BULUKUMBA,infotanews.id – Pansus DPRD kembali lanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah OPD dan Tim Penyusun LKPJ di Ruang Rapat Komisi III, Rabu (15/4/2026).
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Rizal Sarib menegaskan untuk merekomendasikan Guru guru atau Kepala Sekolah yang mengajar di tempat jauh agar di kembalikan ke tempat domislinya, mengingat dengan keadaan dunia sekarang tidak baik-baik saja.
“Kalau soal tugas itu wajar, tapi kondisi sekarang memaksa kita untuk berhemat, selain itu kondisi bahan bakar minyak (BBM) agak susah dan terkadang langka didapatkan. Umpamakan dari Herlang ke Kindang itu memakan BBM sekitar 3 sampai 4 liter itu kalau kendaraan roda dua tapi kalau kendaraan roda empat itu memakan sekitar 20 liter perhari, jadi artinya ini pemborosan BBM,” kata Rizal Sarib dihadapan Pejabat OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kedua, tentang bagaimana beban psikologinya seorang guru atau kepala sekolah dengan jauhnya tempat tinggalnya kalau 2 jam ditempuh itu beban psikologi pasti terganggu, sehingga cara mengajarnya sudah tidak efektif lagi.
Persoalan ketiga adalah, dengan banyaknya masalah lahan-lahan sekolah ini yang belum ada alas haknya. Di Kabupaten Bulukumba ada sekitar 100 sekolah yang tidak ada alas haknya, ini juga menjadi masalah.
“Kalau bisa guru atau kepala sekolah yang dikasih pindah kembali itu dekat sekolahnya, supaya bisa mencarikan solusi dengan membantu sekolah untuk membuat alas hak (sertifikat),” tegas poitisi Partai PKS itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Syahruni Haris, Anggota Pansus LKPJ dari Fraksi Nasdem, Kurdiansyah Anggoro, Fraksi Gerindra Andi Usdar, dan Fraksi Golkar Jusman sepakat dan merespon apa yang menjadi keputusan Pansus untuk mengembalikan guru guru dan kepala sekolah yang jauh mengajar ketempat asalnya.
Tujuannya agar bisa berhemat BBM. Kasihan guru guru yang jauh mengajar, mereka harus di kembalikan kedaerah atau tempat domisilinya. Kita tidak tahu kedepan dengan BBM secara global akan terjadi kelangkaan, imbas perang Iran-AS dan Israel.
Mereka juga berharap, fungsi status sekolah kedepan tidak ada lagi yang bermasalah dan harus memiliki lahan beralas hak yang jelas. (*)