BULUKUMBA,infotanews.id – Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Gantarang-Kindang, Samsir, S.Pd.I., dari Fraksi PKB, melaksanakan kegiatan Reses/Temu Konstituen Masa Sidang I Tahun 2026 di Dusun Likukorong, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Aspirasi yang mengemuka di antaranya terkait dugaan ketidakmerataan distribusi bantuan alat pertanian, kebutuhan pupuk, perubahan data penerima bantuan sosial, hingga keterbatasan fasilitas olahraga dan akses pelayanan publik.
Salah seorang warga, Ahmad Naim, mengungkapkan dugaan adanya praktik monopoli dalam penyaluran bantuan alat pertanian oleh kelompok tani tertentu. Ia juga menyoroti dugaan nepotisme yang dinilai menyebabkan distribusi bantuan belum berjalan secara merata.
Menurutnya, bantuan pertanian terkesan hanya dinikmati kelompok tani tertentu yang memiliki kedekatan dengan pihak-pihak berwenang.
Keluhan lainnya disampaikan Nurwahida, yang mengaku sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Namun, bantuan tersebut kini terhenti setelah status kesejahteraan keluarganya dalam pendataan tercatat masuk kategori desil 6.
Padahal, ia mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya hingga saat ini masih tergolong sulit dan membutuhkan perhatian serta dukungan pemerintah.
Ia pun mempertanyakan dasar penetapan kategori tersebut karena perubahan status dalam pendataan berdampak langsung terhadap akses keluarganya untuk memperoleh bantuan sosial.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Samsir yang akrab disapa Anchy menyatakan akan berupaya memfasilitasi dan meneruskan seluruh keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Menurut Anchy, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya menjadi catatan dalam pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Melalui kegiatan reses tersebut, Anchy menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar berbagai persoalan di tingkat desa dapat tersampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme di tingkat kabupaten. (*)
Komentar